ANALISIS YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK BERDASARKAN PASAL 158 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Tidak adanya teguran ataupun surat peringatan, tidak dapat memberikan kewenangan bagi pengusaha untuk memberhentikan pekerja secara sepihak walaupun dengan alasan kesalahan berat sekalipun. Karena pasal 158 UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar atau acuan Pemutusan Hubungan Kerja sebelum adanya putusan pidana dari hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa benar pekerja/buruh tersebut melakukan kesalahan berat yang dituduhkan oleh pengusaha. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menakertrans RI No.SE.13/MEN/SJ-JK/2005 tertanggal 7 januari 2005. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah adil dan bijak dalam memeriksa bukti-bukti dan alasan lainnya dalam kasus tersebut. Dikarenakan pihak PT Nesitor telah memutuskan hubungan kerja terlebih dahulu sebelum adanya putusan pidana sesuai Surat Edaran Menakertrans RI No.SE.13/MEN/SJ-JK/2005, maka Majelis Hakim menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan PT Nesitor terhadap Sdr. Markus Siahaan dinyatakan batal demi hukum. Pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr Markus Siahaan pun benar merupakan pelanggaran disiplin kerja karena telah melalaikan tugas dan kewenangannya sebagai Supervisor Warehouse di kantor cabang dengan menandatangani nota pengeluaran barang secara berulang kali kepada pihak ketiga.

1.  UEU-Article-11222-5_0046.pdf - 314 KB

• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PENGARUH PENDIDIKAN FORMAL DAN LATIHAN TEKNIS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN TERHADAP PRODUKTIVITAS PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PADA DITJEN PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
• PENSIUN DINI BERDASARKAN KETENTUAN KETENAGAKERJAAN INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123K/PDT.SUS/2012)
• ANALISIS YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK BERDASARKAN PASAL 158 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• PERLINDUNGAN HUKUM MENURUT UNDANG - UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP PEKERJA KARENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEBAGAI AKIBAT PENJUALAN SAHAM (AKUISISI) PERUSAHAAN PT. BIMA MITRA FARMA TANGERANG
• PERLINDUNGAN HUKUM MENURUT UNDANG - UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP PEKERJA KARENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEBAGAI AKIBAT PENJUALAN SAHAM (AKUISISI) PERUSAHAAN PT. BIMA MITRA FARMA TANGERANG
• ANALISIS YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK BERDASARKAN PASAL 158 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• PENGARUH PENDIDIKAN FORMAL DAN LATIHAN TEKNIS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN TERHADAP PRODUKTIVITAS PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PADA DITJEN PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
• PENYULUHAN HUKUM KETENAGAKERJAAN PADA MASYARAKAT DESA MEKARBUANA, KARAWANG
• TINJAUAN YURIDIS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2018 TERKAIT PENETAPAN UPAH PROSES RUMUSAN PERDATA KHUSUS